Ketua PC GP ANSOR GRESIK Dukung Penuh Stetment Gus Safril Ketua PW Ansor Jatim
𝙅agad Maya melalui Media sosial saat ini ramai pemberitaan tentang stetment keras Ketua PW GP Ansor Jawa Timur terhadap Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Yang mengatakan bahwa PAN adalah Partai Anak Nahdiyyin. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena banyak kader Muda NU yang bertugas dan mengabdi sudah lama menjadi pendamping Desa hari ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Dengan merelokasi atau memindahkan tugas tanpa klarifikasi dan alasan yang tidak jelas. kami PC GP Ansor Gresik sangat sepakat dan mendukung penuh stetment dan sikap Ketua PW GP ANSOR JATIM sebagai bentuk Protes atas peryataan zulkifli Hasan dan menolak kebijakan mentri desa yang Dzolim. Ucap Sahabat Ludfi Khambali Abdillah Ketua PC GP Ansor Gresik.
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur, Musaffa Safril, menilai klaim PAN sebagai partai yang merangkul Nahdliyin tidak cukup dibuktikan melalui panggung politik, slogan, ataupun pendekatan simbolik.
Baginya, klaim tersebut justru berhadapan dengan pengalaman sejumlah kader muda NU yang bekerja dan mengabdi di tingkat desa.
“Kalau memang PAN serius merangkul Nahdliyin, jangan hanya ketika berada di panggung dan membutuhkan dukungan politik. Lihat bagaimana kader-kader muda NU yang selama ini mengabdi di desa diperlakukan,” ujarnya pada Jumat (04/09/2026).
Pria yang akrab disapa Musaffa itu mengaku menerima banyak laporan dari kader Ansor di berbagai daerah yang bekerja dalam program pendampingan desa.
Ia menyebut terdapat kader yang mengeluhkan adanya pemindahan atau relokasi tugas ke daerah lain dengan jarak yang jauh dan alasan yang menurut mereka tidak jelas.
“Banyak laporan yang masuk kepada kami. Ada kader yang mengaku dipindahkan ke daerah lain dengan jarak yang sangat jauh tanpa penjelasan yang memadai. Kader-kader ini sudah lama mengabdi mendampingi masyarakat desa. Kalau kemudian dipindahkan secara tiba-tiba, tentu muncul pertanyaan: ada apa?” katanya.
Menurut Musaffa, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif.
Ia meminta adanya transparansi mengenai mekanisme penempatan, pemindahan, dan evaluasi tenaga pendamping desa agar tidak muncul dugaan bahwa kebijakan tersebut digunakan sebagai instrumen politik.
Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, semakin kuat karena Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini dipimpin oleh Yandri Susanto, salah satu elite PAN.
“Sulit bagi saya untuk selalu berpikir positif ketika banyak kader menyampaikan pengalaman yang sama. Apalagi pucuk pimpinan Kementerian Desa PDT adalah elite politik PAN. Karena itu, semua kebijakan terkait pendamping desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegasnya.
Ketua PW GP Ansor Jatim itu menilai, jika PAN benar-benar ingin mendapatkan tempat di hati kalangan Nahdliyin, maka yang harus dibuktikan adalah keberpihakan nyata kepada kader dan masyarakat Nahdliyin, bukan hanya melalui slogan “Partai Anak Nahdliyin”, tetapi melalui kebijakan dan tindakan yang benar-benar dirasakan di lapangan.
“Jangan sampai Nahdliyin hanya dijadikan objek pendekatan ketika membutuhkan suara. Ketika membutuhkan dukungan, disebut saudara; ketika kepentingan politik selesai, kader-kadernya justru dipinggirkan. Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.
Musaffa bahkan menyebut klaim PAN merangkul Nahdliyin sebagai “rayuan gombal politik” apabila tidak dibarengi perubahan dalam praktik.
“Kalau di panggung bilang merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan dan dipersulit, lalu apa yang sebenarnya dirangkul? Jangan sampai ini hanya rayuan gombal menjelang kebutuhan politik.” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa kader muda NU tidak boleh hanya dipandang sebagai konstituen elektoral. Mereka adalah bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang selama ini bekerja langsung bersama masyarakat, termasuk di desa-desa.
“Kalau ingin merangkul Nahdliyin, rangkul juga kader-kadernya. Hargai pengabdiannya. Jangan gunakan kekuasaan untuk membuat mereka tidak nyaman menjalankan pengabdian,” katanya.
